UNDANG-UNDANG Inpres No.4 Thn 2005 Tentang Illegal Logging

UNDANG-UNDANG

Inpres No. 4 Thn 2005 Tentang Illegal Logging

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN
HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2. Menteri Kehutanan;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Menteri Luar Negeri;

8. Menteri Pertahanan;

9. Menteri Perindustrian;

10. Menteri Perdagangan;

11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

13. Jaksa Agung;

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

15. Panglima Tentara Nasional Negara;

16. Kepala Badan Intelijen Negara;

17. Para Gubernur;

18. Para Bupati/Walikota;

Untuk :

PERTAMA :

1. Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:

a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.

d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

2. Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

3. Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

4. Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.

5. Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

KEDUA :

Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

a. Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, kecuali pada kasus-kasus yang mendesak.

2. Menteri Kehutanan:

a. Meningkatkan penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan yustisi.

b. Menetapkan dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.

c. Mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

a. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

b. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

c. Menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

4. Jaksa Agung :

a. Melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan semua peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanan.

b. Mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya pada setiap tahap penanganan baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap eksekusi.

5. Panglima Tentara Nasional Indonesia :

a. Menangkap setiap pelaku yang tertangkap tangan melakukan penebangan dan peredaran kayu ilegal serta penyelundupan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui darat atau perairan berdasarkan bukti awal yang cukup dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Meningkatkan pengamanan terhadap batas wilayah negara yang rawan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan perairannya.

6. Menteri Keuangan :

a. Mengalokasikan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing instansi untuk kegiatan operasional maupun insentif bagi pihak yang berjasa.

b. Menginstruksikan kepada aparat Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap lalu lintas kayu di daerah pabean.

7. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang kehutanan dan mempercepat penyampaian rekomendasi pencabutan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

8. Menteri Perhubungan :

a. Meningkatkan pengawasan perizinan di bidang angkutan yang mengangkut kayu.

b. Menginstruksikan kepada seluruh Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan agar tidak memberikan izin pelayaran kepada kapal yang mengangkut kayu ilegal.

c. Menindak tegas perusahaan pengangkutan dan pelayaran yang mengangkut kayu ilegal dengan mencabut izin usaha pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Membina organisasi angkutan dalam rangka mendukung pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

9. Para Gubernur :

a. Mencabut dan merevisi Peraturan Daerah/Keputusan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

b. Membentuk dan memerintahkan Satuan Tugas Provinsi dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya melalui operasi preventif dan represif.

c. Mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mencabut izin usaha industri pengolahan kayu yang memanfaatkan kayu ilegal dan memproses sesuai kewenangannya.

e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayahnya.

f. Mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan operasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

10. Bupati/Walikota :

a. Mencabut atau merevisi Peraturan Daerah/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

b. Membentuk dan memerintahkan Satuan Tugas Kabupaten/Kota dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayahnya melalui operasi preventif dan represif.

c. Mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mencabut izin usaha industri pengolahan kayu yang memanfaatkan kayu ilegal dan memproses sesuai kewenangannya.

e. Mengawasi secara lebih intensif kinerja pejabat penerbit dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) di wilayahnya.

f. Mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan operasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

g. Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur peredaran kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chainsaw) dan sejenisnya.

h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Gubernur.

KETIGA :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Kepala Badan Intelijen Negara, agar memberikan dukungan dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya kepada instansi sebagaimana diktum KEDUA.

KEEMPAT :

Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA :

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands

(Sumber  : http://illegalloggingwatch.wordpress.com)

Mengapa Tiba-tiba Bayu membuat postingan masalah Undang-Undang Tentang Ilegal Loging … Tunggu Cerita Selanjutnya … To be continue.

21 Comments to "UNDANG-UNDANG Inpres No.4 Thn 2005 Tentang Illegal Logging"

  1. ilham's Gravatar ilham
    July 6, 2012 - 1:33 pm | Permalink

    sebaiknya inpres tidak hanya ditujukan kepada para penebang atau pebisnis kayu tetapi yang lebih ideal lagi ketika ada produk aturan presiden yang mengatur kegiatan perambahan hutan secara tidak prosedural dalam hal ini sektor pertambangan biji nikel…..yang kegiatannya lebih parah lagi dari penebangn kayu…..sampel di Daerah Kabupaten Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara,,bahkan di dalam kawasan hutan lindungpun tetap dilakukan kegiatan penambangan secara terbuka…..!!!!

  2. zuhri's Gravatar zuhri
    May 16, 2012 - 1:20 pm | Permalink

    Cuma Undang2 Doang tak berani pemerintah menghutankan hutan lindung yang digarap perusahaan sehingga jadi hutan sawit……… mana beraninya pemerintah. apalagi sudah di kasih uang satu koper penuh waw makin tak berani takut tak kaya tujuh turunan………..

  3. December 22, 2011 - 6:11 pm | Permalink

    Nice post, this is a most valueable thing a am seeing today on the web! thanks
    pls i want to change linke with you http://www.mobilemarketingcn.com/

  4. December 21, 2011 - 4:14 pm | Permalink
  5. August 18, 2011 - 11:21 pm | Permalink

    apa aja sayarat sayarat nya untung menebang kayu walapun di tanah sendiri/kampung?karena sangat banyak penebang penebang liar terutama di simalungun kabupaten simalungun propinsi sumatera utara.tolong di bahas ya? syalom……….

  6. June 6, 2011 - 3:38 am | Permalink

    klo saya perhatikan di kewilayahan ,seperti di kalimantan terutama di daerah kecamatan ,seperti ppu kaltim.uu ini hanya menguntung kan aparat dan pengusaha besar saja.

  7. January 26, 2011 - 5:14 pm | Permalink

    Dzieki za info.

  8. January 24, 2011 - 2:06 am | Permalink

    Ale to by?o dobre?

  9. August 31, 2010 - 5:57 am | Permalink

    Saya cuma bisa menunggu cerita selanjutnya nih mas Bayu.

  10. August 30, 2010 - 9:37 pm | Permalink

    Undang-udang itu sudah bermetamorfosa menjadi udang-udang/uang-uang.
    Sebagai rimbawan, capek menghadapi yang begian. Lagi pula saya tahu persis, who’s behind the gun.

  11. August 30, 2010 - 8:48 pm | Permalink

    Seharusnya dengan adanya undang-undang ini, instruksi bisa berjalan dengan baik untuk pemberantasan illegal loging, namun kenyataanya?????? Peran serta semua pihak harus lebih digiatkan ya pak guru…

  12. August 30, 2010 - 7:07 am | Permalink

    Wah ..Perlu Itikad Baik dari semua pihak ni

    Salam Hangat n Kenal ya
    POOSOFT

  13. August 30, 2010 - 6:37 am | Permalink

    proyek lahan gambut sebenarnya hanay mau ambil kayunya saja, setelah kayu habis proyek ditinggalkan

  14. August 30, 2010 - 4:20 am | Permalink

    Saya baru saja membaca tentang mental bangsa, saya rasa ada hubungannya. UU ini semoga tidak lewat seperti UU lainnya yang lagi-lagi kalah sama duit. Koruptor, bangsa pemalas, bangsa egois, itu karakter yang ditempelkan pada bangsa kita. Sedih ya?

  15. August 29, 2010 - 11:37 pm | Permalink

    Saya paling membenci dengan ulah mreka ini, padahal mereka menebang kayu untuk para yang mempunyai dompet dan koper besar…kok maunya disuruh nebang padahal mereka tinggal disekitar sana ( mungkin faktor ekonomi ) selanjutnya mereka tambah pintar, terkadang sengaja masuk ke hutan, lalu pohon kayu yang masih muda, sengaja di tebang tapi tidak diambil, selang beberapa minggu mereka masuk kembali dengan alasan nyari kayu bakar, begitulah alibi yang terjadi sekarang ini.

  16. August 29, 2010 - 7:59 pm | Permalink

    jelasin via YM aja ya mas…

  17. GK's Gravatar GK
    August 29, 2010 - 4:14 pm | Permalink

    Saya tertarik pada kalimat akhir itu mas, kutunggu yah? :roll:

  18. August 29, 2010 - 2:33 pm | Permalink

    wah pak bayu ni semakin hari ada-ada aja.
    aku dirumah juga dasar hukum tapi hukum gantung hehehehehehehehehe

  19. August 29, 2010 - 1:44 pm | Permalink

    kunjungan perdana dan salam kenal kang

  20. August 29, 2010 - 1:43 pm | Permalink

    semoga menjadi informasi yg bermanfaat ya kang

  21. August 29, 2010 - 1:42 pm | Permalink

    lama tak singgah kemari, pakabar mas bayu?
    waaaah sekarang memabahas Undang253 rupanya…

    salam, ^_^

Leave a Reply

[+] kaskus emoticons nartzco

22 Trackbacks to "UNDANG-UNDANG Inpres No.4 Thn 2005 Tentang Illegal Logging"

  1. on February 15, 2013 at 2:34 pm
  2. on February 6, 2013 at 5:29 am
  3. on July 30, 2012 at 3:15 am
  4. on July 29, 2012 at 7:02 pm
  5. on July 29, 2012 at 3:20 am
  6. on July 28, 2012 at 6:31 pm
  7. on July 28, 2012 at 5:04 am
  8. on July 27, 2012 at 7:42 pm
  9. on July 26, 2012 at 6:53 pm
  10. on July 26, 2012 at 9:28 am
  11. on July 25, 2012 at 5:27 pm
  12. on July 11, 2012 at 8:38 am
  13. on July 10, 2012 at 1:33 pm
  14. on July 9, 2012 at 3:25 pm
  15. on July 8, 2012 at 3:42 pm
  16. on July 8, 2012 at 6:49 am
  17. ppi
    on June 25, 2012 at 6:20 am
  18. ppi
    on June 25, 2012 at 5:44 am
  19. on June 24, 2012 at 8:12 pm
  20. on June 15, 2012 at 4:28 pm
  21. xbox ring of death fix
    on March 17, 2012 at 12:21 am
  22. on August 31, 2010 at 12:46 am